• 13 - 15 September 2019
  • Jakarta Convention Center

Pengusaha Waralaba Nantikan Kemudahan Regulasi untuk Berekspansi

Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) mengharapkan revisi regulasi bisa segera diimplementasikan. Kelonggaran izin yang diberikan pemerintah diyakini bisa memperluas pasar waralaba Tanah Air.
 
Ketua Umum WALI Levita Ginting Supit berupaya mendorong banyak pengusaha baru terutama di sektor waralaba. Ada empat peraturan menteri perdagangan yang tengah disimplikasu guna mendongkrak arus investasi dan jumlah pengajuan surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW).
 
Aturan-aturan tersebut yakni Permendag No.53/2012 tentang Penyelenggaraa Waralaba, Permendag No.68/2012 tentang Waralaba dan Jenis usaha Toko Modern, Permendag No.7/ 2013 tentang Kemitraan Waralaba, dan Permendag No.70/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami asosiasi bersama Kemendag sudah adakan revisi dan kami hanya menunggu dikeluarkan, berita terakhir itu tinggal ditandatangani sama Pak Menteri," kata Levita saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 5 September 2019.
 
Selama ini, pengusaha maupun investor waralaba kinerjanya sulit berkembang pesat lantaran aturan yang melekat dinilai rumit. Pengusaha keberadaan dibebankan batas maksimum jumlah gerai yakni 150 untuk waralaba toko ritel modern dan 250 untuk waralaba kuliner.
 
"Selama ini banyak persyaratan yang akhirnya membuat pelaku usaha itu jadi lebih susah mengembangkan, tadinya tidak berlaku STPW sekarang harus lalu kami dorong pendaftaran dipermudah sehingga tidak menyusahkan," paparnya.
 
Dalam revisi yang dilakukan, Rencananya pemberi waralaba bakal diperbolehkan untuk menunjuk lebih dari satu penerima waralaba, tetapi dengan pembagian wilayah yang sudah disetujui dalam perjanjian usaha waralaba. Dengan aturan master franchise agreement tersebut pemberi waralaba dari luar negeri bisa ditanyai ketika hanya memberikan hak atau lisensi kepada satu penerima waralaba saja.
 
Pemerintah juga bakal menghapus aturan mandatori penggunaan 80 persen produk dalam negeri untuk bahan baku, peralatan, dan barang dagangan waralaba. Selain itu, pelaku usaha waralaba akan diimbau untuk mengutamakan pengolahan bahan baku dari dalam negeri.
 
"Kami melindungi bisnis waralaba lokal dari bisnis waralaba asing, sekali lagi asing masuk ini yang jalankan bukan asing tapi masyarakat Indonesia, tenaga kerja Indonesia, mereka hanya brand dan knowledge," ungkapnya.
 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dinilai jadi pemicu. Sektor bisnis waralaba pun dipatok tumbuh lima persen dari pada tahun ini dari capaian omzet 2018 sebesar Rp150 triliun.
 
"Bisnis waralaba Indonesia terus berkembang, kami ingin bukan hanya Indonesia tapi keluar negeri," kata Levita.

https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/GNGj1YQK-pengusaha-waralaba-nantikan-kemudahan-regulasi-untuk-berekspansi